Nasib para guru honorer yang belum menjadi
prioritas pemerintah terus diperjuangkan Persatuan Guru Republik Indonesia
(PGRI). Meski mendukung pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang proses
sertifikasi terhadap guru harus diperketat, tetapi PGRI meminta nasib guru
honorer perlu diprioritaskan.
Wapres JK meminta diperketatnya
sertifikasi guru guna mendapatkan tenaga pendidik berkualitas yang merata di
seluruh daerah di Tanah Air. "Pengetatan sertifikat itu harus seusai,
jangan asal dikasih sertifikat ke lulusan (pendidikan guru). Itu salah satu
proses yang harus diikuti," kata Wapres Jusuf Kalla kepada pewarta di
Kantor Wapres Jakarta.
Sekdep Kominfo PGRI Basyarudin
Thayib mengatakan, pada prinsipnya pihaknya mendukung pernyataan wapres.
Menurutnya, pernyataan ini sangat bagus dan jadi cita-cita bersama bangsa dan
negara ini. Namun, ia juga meminta pemerintah harus realistis bahwa sekarang
ini sekitar 1,2 juta guru honorer mengisi kekurangan pengajar di berbagai
wilayah Indonesia
Mereka, kata Basyarudin,
mengajar dengan kemampuan kompetensi yang sangat beraneka ragam. Ada
Jadi, kata dia, kalau hanya
mengandalkan hanya kualitas guru yang memiliki seperti sertifikasi, seperti
ketentuan usia maksimal 35 tahun maka banyak guru honorer yang bisa tidak lulus
seleksi. "Ini karena banyak guru honorer yang mengabdi hingga puluhan
tahun," ucap dia saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (15/3).
Ia menjelaskan, lebih dari
1,2 juta guru honorer ini telah memiliki pengalaman melaksanakan tugas
bertahun-tahun. Bahkan ada yang 10 hingga 20 tahun. "Ini menjadi rumit
karena menyangkut banyak dimensi," kata dia.
Kendati tak memenuhi
sertifikasi, pendidik honorer ini yang mengisi kekosongan itu. Faktanya Indonesia ini sangat kekurangan guru misalnya di
Papua, Kalimantan . Jadi, kata dia, guru sangat
berperan di pendidikan Indonesia
"Artinya kami tidak
masalah dengan keinginan wakil presiden. Tapi jangan abaikan nasib mereka (guru
honorer) dan hanya terima guru-guru bagus ini," katanya.
Ia menegaskan, guru-guru
kontrak ini adalah pahlawan pendidikan. Karena itu, kata dia, PGRI menyarankan
pemerintah supaya memberi peluang dan memprioritaskan guru honorer ini untuk
ikut tes sertifikasi dulu. Pemerintah juga diminta memberi subsidi biaya
sertifikasi ini karena seperti diketahui, meski guru pahlawan pendidikan, gaji
pendidik di Tanah Air masih minim.
"Padahal, yang
membutuhkan pendidik berkualitas adalah negara," ujarnya. Kemudian yang
memenuhi syarat sertifikasi bisa diangkat menjadi guru pegawai negeri sipil.
Dikatakan Basyarudin, bagi
guru yang tidak memenuhi syarat sertifikasi tadi maka pemerintah diminta buat
payung hukumnya. Bagi guru honorer yang tdak diangkat PNS atau tak lulus
sertifikasi karena kualitasnya dianggap tidak memenuhi syarat, maka pihaknya
minta pemerintah buat aturan main supaya mendapat penghasilan layak sampai
mereka pensiun dan mati.
"Mereka ini pahlawan
pendidikan yang harus kita hargai, hormati," katanya
Berita
Pernah Tayang di Rpublika
Sumber
: https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/18/03/16/p5nx5j282-pgri-minta-pemerintah-prioritaskan-guru-honorer
.jpeg)
